Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata dan Pidana

JUDUL SKRIPSI HUKUM

JUDUL-JUDUL SKRIPSI HUKUM TATANEGARA

1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL  PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004. (S-1)
2. PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945. (S-1)
3. PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999  DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. (S-1)
4. (khusus ini harga 200rb)EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. (S-2 *TESIS)
5. (khusus ini harga 200rb)IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALUYANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH. (S-2 *TESIS)

JUDUL-JUDUL SKRIPSI HUKUM PIDANA

1. PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN ( STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTAMADYA MALANG )
2. TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA SURAKARTA)
3. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PHEDOFILIA
4. KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET)
5. EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
6. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (STUDI DI POLRES D.I YOGYAKARTA)
7. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ATAS AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
8. EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

JUDUL – JUDUL SKRIPSI HUKUM PERDATA

1. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG
2. PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS “GIGI” DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS)
3. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN(STUDI KASUS DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SLEMAN)
4. PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA)
5. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PEKERJAAN SITE AKUISISI (SITAC) PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK ANTARA PT BOER PROPERTI INDONESIA DENGAN PT LARAS SURYA MANDIRI
6. BENTUK DAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN KERJA BAGI PEKERJA/BURUH PADA DINAS KEBAKARAN KOTA MATARAM (STUDI KASUS DINAS KEBAKARAN KOTA MATARAM)
7. PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI KAPAL LAUT MENGGUNAKAN CONTAINER ANTARA PT. DJAKARTA LLOYD DENGAN PT. ZAMRUD KHATULISTIWA
8. ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG